Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci, Batam Siap Pacu Pertumbuhan di Atas 7 Persen
 |
| Walikota Batam, Amsakar Achmad, berbincang dengan Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, dalam pertemuan di Ruang Kerja Walikota Batam, Kamis (9/4/2026). Foto : Humas Kominfo Batam |
Batam, laluan.id – Walikota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi utama dalam merancang arah pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di Kantor Walikota Batam, Kamis (9/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar menyoroti masih adanya ketidaksinkronan data antarinstansi yang dinilai menjadi tantangan serius dalam perencanaan pembangunan.
“Perencanaan tanpa data yang akurat ibarat berjalan tanpa arah. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegas Amsakar.
Ia menilai, kehadiran Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk menghadirkan data yang lebih komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota Batam pun menyatakan dukungan penuh terhadap upaya BPS dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
Tak hanya itu, Amsakar juga mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Batam saat ini menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi daerah ini bahkan secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan selisih sekitar 1,5 hingga 2 persen.
Dalam konteks nasional, Batam juga mendapat perhatian khusus. Saat pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Batam diharapkan mampu berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Potensi tersebut didukung oleh kekuatan sektor industri dan kawasan strategis yang dimiliki Batam. Saat ini, Batam memiliki empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni Nongsa Digital Park, Batam Aero Technic, Tanjung Sauh, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, terdapat 31 kawasan industri dan sekitar 110 galangan kapal yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi.
“Potensi ini harus didukung dengan data yang kuat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Amsakar juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan guna memperkuat iklim investasi. Ia menyinggung sejumlah regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Nomor 28 Tahun 2025, dan Nomor 47 Tahun 2025 yang diharapkan mampu mendorong kemudahan perizinan dan investasi.
Ke depan, Pemerintah Kota Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat menembus angka di atas 7 persen pada 2026. Target tersebut akan ditopang oleh penguatan sektor industri pengolahan, peningkatan kemandirian bahan baku, serta kelancaran distribusi barang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dan mencakup seluruh pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar.
“Pelaksanaan sensus diawali dengan pengisian kuesioner secara daring oleh pelaku usaha, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan berbasis digital,” jelas Eko.
Ia mengakui, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus adalah menjangkau perusahaan besar agar berpartisipasi secara aktif. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam memastikan kelancaran pelaksanaan sensus.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan dapat terbentuk basis data ekonomi yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut nantinya akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
