Seluruh Fraksi Setuju Ranperda APBD 2025 Dilanjutkan, DPRD Batam Siap Kawal Anggaran

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2025) siang.

Laluan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2025) siang.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Fraksi NasDem yang diwakili M. Putra Pratama Jaya memilih tidak membacakan pandangan langsung dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Anang Adhan menyatakan dukungan penuh agar Ranperda segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menutup penyampaiannya dengan pantun khas dan menyerahkan dokumen resmi kepada pimpinan rapat.

“Ranperda ini penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Mari kita kawal bersama demi kepentingan masyarakat Batam,” ujar Anang.

Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Tapis Dabal Siahaan, juga memilih menyerahkan dokumen tanpa membacakan secara langsung. Adapun Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi Muhammad Yunus Muda, SE, secara tegas menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Warya Burhanuddin, turut menyampaikan persetujuan terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili Ketua Fraksi Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum., menyampaikan ringkasan pandangan umum fraksi dari podium. Dalam pernyataannya, PKB memberikan apresiasi terhadap fokus pemerintah dalam peningkatan infrastruktur pelayanan publik, seperti pengelolaan banjir, penanganan sampah, dan pembangunan jalan.

Namun demikian, PKB juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengawasan ketat dalam pelaksanaannya.

“Kami memberi atensi khusus terhadap program untuk masyarakat kecil, seperti bantuan modal UMK yang perlu dipermudah syaratnya. Begitu pula dengan insentif untuk lansia yang perlu diperluas dan tepat sasaran,” ujar Surya Makmur di hadapan forum.

PKB turut menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir tepi jalan yang dinilai belum dikelola optimal serta tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurut catatan mencapai sekitar Rp500 miliar. Selain itu, PKB mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali diaktifkan untuk mengelola sektor-sektor strategis seperti distribusi sembako.

Menanggapi isu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), PKB menyatakan penolakannya. “Kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kenaikan TDL bisa menambah beban rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro,” tegas Surya.

PKB juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Batam. “Pelayanan kesehatan harus lentur, tidak kaku. Kami minta BPJS memberi kemudahan rawat inap melalui IGD, dan seluruh rumah sakit di Batam harus memiliki SOP pelayanan yang seragam,” tambahnya.

Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat melalui Muhammad Fadli, serta Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN yang diwakili Tumbur Hutasoit, turut menyatakan dukungan terhadap Ranperda. Namun Tumbur memberikan catatan terkait banyaknya keluhan masyarakat mengenai sulitnya akses layanan rawat inap menggunakan BPJS, bahkan dialami oleh anggota dewan sendiri.

Menutup rapat, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan menyatakan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya dan secara umum menyetujui Ranperda Perubahan APBD untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

“Seluruh fraksi setuju. Mekanisme selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam pada rapat paripurna besok,” ujar Aweng sebelum menutup rapat secara resmi. (*)