Pemko Batam Perkuat Komitmen Antikorupsi, Gandeng KPK Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan
 |
| Walikota dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, menghadiri Rakor Pencegahan Korupsi bersama KPK RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026). Foto : Humas Kominfo Batam |
Batam, laluan.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemko Batam. Turut hadir sebagai narasumber Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo bersama tim Satgas Korsup.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan pentingnya peran KPK dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah strategis seperti Batam yang menjadi tujuan investasi.
“Kami mengapresiasi pendampingan KPK. Kehadiran KPK menjadi penguat komitmen kami untuk menjaga integritas, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang bersih dan profesional,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan bahwa struktur kepemimpinan yang terintegrasi—di mana Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menjabat sebagai ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam—menjadi peluang besar untuk menyelaraskan kebijakan, khususnya di sektor perizinan dan pengelolaan lahan
“Ini momentum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
Amsakar juga memaparkan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Kota Batam yang mencapai skor 94,21 pada tahun 2025. Namun, menurutnya, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.
“Nilai MCP yang tinggi bukan sekadar angka. Pada 2026, kami fokus pada peningkatan kualitas implementasi, mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan peran APIP sebagai sistem peringatan dini,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Agung Yudha Wibowo memberikan apresiasi atas perkembangan tata kelola di Batam. Ia menilai Batam memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional.
“Batam seharusnya bisa bersaing langsung dengan Singapura. Ini bukan hal yang mustahil, selama ada komitmen kuat dan konsisten dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Agung
Ia juga menegaskan bahwa KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi akan terus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi di daerah, sekaligus memberikan dukungan teknis dalam penegakan hukum.
“Kami hadir bukan hanya untuk penindakan, tetapi juga memastikan sistem berjalan optimal dan mencegah terjadinya celah korupsi sejak awal,” tambahnya.
Rakor yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut diisi dengan diskusi interaktif antara KPK dan jajaran Pemko Batam, serta melibatkan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam.
Melalui sinergi ini, Batam diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan investor, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai kawasan investasi unggulan yang berdaya saing di tingkat regional maupun global. (*)
