Fraksi PKAD Dukung Pembahasan Lanjutan RAPBD 2026, Sampaikan Lima Catatan Kritis
 |
| Faisal, S.Ds., anggota DPRD Kab. Kep. Anambas fraksi PKAD. Foto : Ist |
Anambas, laluan.id - Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyatakan dukungan mereka agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dibahas ke tahap selanjutnya. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa, 18 November 2025.
Dalam pandangan umum fraksi, juru bicara PKAD, Hino Faisal, S.Ds., menegaskan bahwa fraksinya menyambut baik arah kebijakan RAPBD, terutama tema pembangunan yang berfokus pada sektor pariwisata dan perikanan.
“Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat mendukung penuh fokus pemerintah daerah pada pengembangan pariwisata dan perikanan, karena keduanya merupakan potensi lokal utama yang harus terus ditingkatkan,” ujar Hino.
Meski demikian, PKAD memberikan lima catatan kritis sebagai bentuk kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah.
PKAD menyoroti bahwa lebih dari 90 persen APBD masih bersumber dari transfer pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai membuat pembangunan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional.
“Ketergantungan fiskal yang terlalu besar harus segera dikurangi. Pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras mengejar peningkatan pendapatan asli daerah,”* tegas Hino.
2. Penurunan Dana Bagi Hasil
Fraksi PKAD juga menyoroti penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp79,14 miliar. Mereka meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan langkah mitigasi agar program strategis tidak terganggu.
3. Kenaikan Belanja Pegawai 18 Persen
Kenaikan belanja pegawai menjadi Rp545,54 miliar turut dipertanyakan urgensinya, terutama pada saat pendapatan daerah mengalami tekanan.
“Kami berharap kenaikan belanja pegawai ini tidak mengorbankan belanja modal yang justru memiliki dampak langsung terhadap pembangunan fisik dan ekonomi masyarakat,” kata Hino.
4. Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Gedung
Meski belanja modal secara keseluruhan naik 46 persen, PKAD menyayangkan turunnya belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar 30 persen, serta pembangunan gedung dan bangunan sebesar 11 persen. Penurunan ini dinilai dapat menghambat peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran
Terakhir, PKAD menyoroti lonjakan belanja bantuan sosial yang mencapai 327 persen. Fraksi meminta agar penyaluran bansos dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKAD menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pembahasan berikutnya bersama TAPD.
“Kami menyetujui RAPBD 2026 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Fraksi PKAD siap memberikan masukan yang konstruktif dengan fokus pada efisiensi dan penajaman prioritas belanja,” tutup Hino.
Dengan penyampaian seluruh pandangan umum fraksi, RAPBD 2026 kini memasuki tahap pembahasan lanjutan di komisi-komisi DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD.
(azmi)
