Bupati Aneng Jawab Kritik Fraksi DPRD: Pengadaan Mobil Dinas Ditinjau Ulang

Bupati Aneng menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Anambas. Foto : Ist

Anambas, laluan.id - Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memberikan jawaban komprehensif atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa, 18 November 2025.

Bupati menyambut baik semua masukan kritis dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk meninjau ulang pengadaan kendaraan dinas yang dinilai tidak urgent.

Tanggapan terhadap F-PNBKS: Komitmen Realistis dan Tinjau Ulang Kendaraan Dinas

Menanggapi Fraksi PNBKS, Bupati Aneng menyepakati pentingnya APBD yang realistis dan pro-rakyat. Beberapa poin jawaban kunci adalah:

• Kemandirian Fiskal: Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha di sektor pariwisata, kelautan, dan energi.

• Pengadaan Kendaraan Dinas: Menanggapi kritik pedas, Bupati menyatakan, “Pemerintah akan meninjau kembali urgensi dan prioritas pengadaan dimaksud, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta asas kepatutan dan efisiensi.” Ini merupakan respons langsung atas kekhawatiran bahwa anggaran untuk kendaraan dinas baru dianggap tidak peka.

• Visi-Misi Bupati: Pemerintah akan menegaskan kembali posisi program prioritas kepala daerah dalam struktur RAPBD agar lebih terlihat secara eksplisit.

• Kegiatan Seremonial: Pemerintah menyepakati untuk mengurangi kegiatan seremonial yang tidak produktif dan telah melakukan penajaman belanja.

 Tanggapan terhadap F-PKAD: Jelaskan Kenaikan Gaji dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Terhadap Fraksi PKAD, Bupati memberikan penjelasan mendetail:

Kenaikan Belanja Pegawai 18%: Dijelaskan bahwa kenaikan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan ASN akibat pengangkatan PPPK pada tahun 2025. Pemerintah berjanji kenaikan ini tidak akan mengganggu ruang fiskal untuk pembangunan.

• Penurunan Belanja Gedung & Peralatan: Bupati menegaskan penurunan ini adalah hasil rasionalisasi untuk menjaga fiskal, dan pembangunan akan difokuskan pada optimalisasi aset yang ada.

• Bantuan Sosial: Pemerintah memastikan penyaluran bansos yang naik 327% akan dilakukan melalui verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data lokal terintegrasi untuk memastikan tepat sasaran.

Tanggapan terhadap F-PPIR: Fokus pada Infrastruktur Dasar dan Kesehatan

Jawaban untuk Fraksi PPIR menekankan pada pemenuhan layanan dasar:

• Infrastruktur untuk Daerah Terpencil: Bupati memastikan peningkatan belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 277% akan diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses dasar masyarakat.

• Prioritas Kesehatan atas Kendaraan Dinas: Menanggapi contoh spesifik soal ambulans yang tidak layak, Bupati berkomitmen, “Prioritas diberikan pada infrastruktur pelayanan dasar seperti ambulans, transportasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana kritis lainnya.”

• Krisis Air Bersih: Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jaringan SPAM, rehabilitasi bak penampung air, dan pengadaan mobil tangki air untuk kondisi darurat.

• Guru di Pulau Terpencil: Dialokasikan insentif khusus untuk mendistribusikan guru ke pulau-pulau kecil.

 Strategi Mitigasi Penurunan Dana Bagi Hasil

Menanggapi kekhawatiran bersama atas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 79,14 miliar, Bupati menjelaskan bahwa hal ini terjadi akibat kebijakan nasional dan penurunan basis penerimaan pusat. Strategi mitigasi yang disiapkan antara lain:

• Penyesuaian prioritas belanja tanpa mengurangi layanan publik.

• Efisiensi belanja operasional.

• Optimalisasi PAD sebagai kompensasi.

Bupati Aneng menutup jawabannya dengan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan penyesuaian berdasarkan kepastian alokasi transfer dari pusat. Dengan tanggapan yang detail dan responsif ini, proses pembahasan RAPBD 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas diprediksi akan memasuki tahap yang lebih teknis dan konstruktif. 

(Azmi)