Aliansi Driver Online Batam Laporkan ‘Akun Ilegal’ Bandara, Manajemen BIB Siapkan Langkah Tegas

Audiensi Bandara Internasional Batam dengan ADOB, Rabu (1/10). Foto : Wins

Batam, laluan.id - Polemik transportasi online di Bandara Internasional Hang Nadim Batam kembali mencuat. Aliansi Driver Online Batam (ADOB) menuding adanya praktik penyalahgunaan akun lisensi bandara atau yang mereka sebut “akun siluman”, yang diduga dikeluarkan oleh PT Rifim Internasional Gemilang selaku vendor resmi Maxim di kawasan bandara.

Dalam audiensi resmi yang digelar Rabu, 1 Oktober 2025 di Aire Coffeetainment Batam Kota, ADOB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Bandara Internasional Batam (BIB), termasuk penataan ulang sistem transportasi darat agar lebih transparan dan sesuai aturan.

Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, menegaskan bahwa tuntutan para driver tidak keluar dari koridor hukum. Menurutnya, akar masalah justru datang dari praktik vendor yang dinilai melanggar aturan.

“Kami ini ADOB menuntut hal yang rasional, semua berdasarkan aturan. Tidak ada yang kami minta di luar undang-undang Republik Indonesia. Masalahnya, mitra transportasi bandara bisa ambil order di luar area bandara, padahal sudah ada lock area. Kalau begini siapa yang bertanggung jawab, apakah BIB, BP Batam, atau pihak aplikator?” ujar Djafri.

 

Dugaan Akun Ilegal

Djafri mengungkap bahwa dugaan keberadaan “akun siluman” bukan lagi sekadar isu. Ia menyebut Direktur Utama PT Rifim Internasional Gemilang sendiri telah mengakui adanya akun lisensi bandara yang digunakan di luar kawasan bandara.

“Ini bukan isu lagi, tapi sudah fakta. Dirut PT Rifim sendiri mengakui ada akun yang seharusnya hanya berlaku di bandara, namun justru digunakan di luar. Secara sistem bisa jemput di bandara, tapi secara verbal dilarang. Ini jelas-jelas ilegal,” tegasnya.

Lebih jauh, ADOB mendesak adanya audit menyeluruh terhadap vendor yang bekerja sama dengan BIB. Djafri menilai pengelolaan saat ini rawan kecurangan bahkan berpotensi pidana. 

“Solusi paling tepat adalah audit vendor. Pastikan perusahaan yang bekerja sama dengan bandara benar-benar legal, punya karyawan bergaji UMK, lengkap dengan BPJS dan jaminan ketenagakerjaan. Jangan sampai BIB justru bermitra dengan perusahaan ‘odong-odong’ tanpa kantor jelas. Kalau tidak, dampaknya ke bandara juga,” serunya.


Respons Bandara Internasional Batam

Menanggapi tuntutan tersebut, Pjs Direktur Utama BIB, Annang Setia Budi, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti dua hal penting: peluang transportasi roda dua di bandara dan audit terhadap vendor.

“Kami menangkap dua poin utama. Pertama soal peluang roda dua, yang akan kami diskusikan lebih lanjut sesuai regulasi PM 118. Kedua soal audit, sebenarnya itu bukan berarti kami menolak. Evaluasi kinerja vendor memang bagian dari tanggung jawab kami,” kata Annang.

Terkait dugaan “akun siluman”, Annang menekankan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kebenaran isu tersebut sebelum melakukan pemetaan.

“Dalam kontrak dengan PT Rifim, kuota kendaraan sudah jelas. Namun ADOB melaporkan ada akun lebih dari yang terdaftar. Kami akan memanggil PT Rifim untuk klarifikasi. Sebagai korporasi, kami harus evaluasi secara runtut dan transparan, bukan asumsi,” jelasnya.

BIB juga berencana menyoroti SOP pergantian kendaraan yang dilakukan PT Rifim. Jika terbukti ada manipulasi data, pihak bandara siap memprosesnya sesuai kontrak.

“Kalau ada pergantian kendaraan yang tidak dilaporkan ke kami, itu bentuk pelanggaran kontrak. Kami akan cek di lapangan dan tindaklanjuti jika ada bukti,” tambah Annang.

ADOB Dukung, Bukan Menyerang

Meski keras dalam menyuarakan kritik, ADOB menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk mengusik pihak BIB. Djafri menyebut aliansinya justru ingin mendukung agar transportasi online di Bandara Hang Nadim bisa kembali kondusif.

“Kami tidak pernah mengganggu BIB. Justru kami ingin keberadaan transportasi online di bandara aman, nyaman, dan kondusif. Mari kita belajar dari pengalaman masa lalu agar ke depan lebih baik,” tutup Djafri.

 Penulis : Erwin