Respect Rayakan HUT ke-2 Tahun, Soroti Pembangkangan Aplikator Terhadap SK Gubernur
 |
| Komunitas Respect, saat merayakan HUT Anniversary ke-2 di Pantai Mutiara Kepri Dengan membentangkan spanduk aduan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Selasa (22/7). Foto : laluan.id |
laluan.id - Komunitas pengemudi transportasi daring di Batam, Respect, merayakan hari jadinya yang ke-2 dengan meriah di Pantai Mutiara Kepri, Selasa (22/5). Namun di balik kemeriahan konvoi dan potong kue, terselip kegelisahan mendalam terhadap ketidakpatuhan aplikator transportasi online terhadap SK tarif terbaru dari Gubernur Kepri.
Acara diisi dengan berbagai rangkaian seperti konvoi bersama, doa, potong kue, makan siang hingga sesi karaoke, dan dihadiri oleh berbagai komunitas pengemudi daring lain di Batam seperti Unity Family, Komando, Street Ghost, serta Ketua Umum Aliansi Driver Online Batam (ADOB), Djafri Rajab.
Dalam sambutannya, Ketua Respect, Erwin, menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya agar komunitas ini terus solid dan aktif memperjuangkan hak-hak pengemudi daring.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Anggota Respect semua, karena sudah berpartisipasi dalam acara Anniversary ke-2 ini. Semoga Respect tetap eksis dan semakin solid ke depannya,” kata Erwin.
Namun dalam momen tersebut, Erwin juga menegaskan kekecewaan terhadap aplikator yang belum menyesuaikan tarif sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepri yang telah diterbitkan sejak September 2024.
“Tarif yang berlaku di Batam masih mengacu pada harga BBM Rp6.500, padahal itu sudah tidak relevan. SK Gubernur sudah jelas mengatur tarif baru untuk roda dua dan roda empat, tapi aplikator tetap abai,” tegasnya.
Tak hanya itu, Erwin juga menyindir sikap pemerintah yang dinilainya pasif dalam mengawasi implementasi SK tersebut.
“Sudah lebih dari delapan bulan sejak SK dikeluarkan, tapi belum ada tindakan nyata terhadap aplikator nakal. Pemerintah seolah tutup mata,” tambahnya.
Erwin mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator transportasi online yang tidak patuh terhadap regulasi tarif resmi.
“Kami berharap pemerintah bisa bertindak lebih tegas dan memberikan sanksi nyata kepada aplikator yang tidak mengikuti aturan. Jangan sampai para pengemudi yang jadi korban dari sistem yang dibiarkan liar,” pungkas Erwin.
Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, yang hadir dalam acara tersebut turut memberikan dukungan atas sikap kritis yang diambil Respect.
“Komunitas seperti Respect adalah representasi nyata suara para driver. Kami dari ADOB tentu mendukung semua gerakan yang menuntut keadilan dan perlindungan terhadap pengemudi online,” ujar Djafri.
Dengan perayaan yang penuh semangat kebersamaan, Respect bukan hanya memperingati usia, tapi juga menegaskan bahwa perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak-hak pengemudi daring masih jauh dari usai. (*Wins)
