DPRD Anambas Matangkan Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Lindungi Warisan Lokal
Anambas, laluan.id - DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk melindungi, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan budaya lokal agar tetap terjaga serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Pembahasan Ranperda dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, pelaku seni, tenaga pendidik hingga perangkat daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
FGD yang difasilitasi Sekretariat DPRD itu membahas naskah akademik dan draf Ranperda. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah atas inisiatif DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, mengatakan penyusunan regulasi tersebut harus didasarkan pada kondisi, potensi, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Menurutnya, Anambas memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Kekayaan tersebut meliputi adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, tradisi, hingga berbagai bentuk kearifan lokal yang perlu dijaga keberlangsungannya.
Namun, perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi kelestarian budaya daerah. Karena itu, diperlukan aturan yang mampu memberikan arah kebijakan sekaligus kepastian hukum dalam upaya pemajuan kebudayaan.
“Dalam konteks tersebut, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Syamsil.
Pendataan Budaya Menjadi Bagian Penting
Syamsil menjelaskan, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam pembentukan Ranperda. Dokumen tersebut perlu memuat gambaran kondisi kebudayaan daerah, persoalan yang dihadapi, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang akan menjadi dasar penyusunan regulasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya inventarisasi dan pendataan potensi objek pemajuan kebudayaan. Pendataan secara menyeluruh diperlukan agar upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan warisan budaya dapat dilakukan secara terarah.
Menurutnya, pelestarian kebudayaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Peran masyarakat, lembaga adat, tokoh budaya, dan pelaku seni juga sangat dibutuhkan agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Melalui penyusunan Ranperda tersebut, DPRD berharap pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dengan adanya regulasi ini, adat istiadat, tradisi, bahasa daerah, kesenian, serta kearifan lokal diharapkan tidak hanya terlindungi, tetapi juga terus berkembang dan dikenal oleh generasi berikutnya. (*)


